Lembaga Adminstrasi Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Legislasi. Fungsi Pemerintah Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. 1) Menyediakan infrastruktur ekonomi. Komisi De Monchy 41 2. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dalam arti luas pemerintahan dapat dikatakan suatu kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam. Penyelenggaraan kebijakan tersebut diambil berdasarkan asas. Penjelasan Umum Undang-Undang ini menyebutkan secara tegas: “Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari. Dalam kegiatan belajar 2 akan dibahas tentang perihal yang diperintah, meliputi: pengertian yang diperintah; yang diperintah dalam konsep penduduk, masyarakat, rakyat, dan warga negara; yang diperintah sebagai. Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut (Siagian, 2001:128-129). id – Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki beberapa fungsi, salah satunya fungsi pengaturan. Bidang. Hal ini menunjukkan fungsi pengaturan pemerintah, yaitu fungsi stabilisasi. Pengaturan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. DALAM UU Administrasi Pemerintahan (UU No 30/2014), pemerintahan memiliki fungsi antara lain, regulation (pengaturan/kebijakan publik) yang berorientasi pada keteraturan dan ketertiban masyarakat (Social Order). Fungsi ini merupakan fungsi yang paling dasar dari pemerintahan karena hasilnya merupakan prasyarat bagi bekerja dan berjalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Bertitik tolak dari penjelasan diatas, maka pada hakikatnya kewenangan pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan yang bersifat pelimpahan (delegated authority) karenaSejarah. Fungsi PemberdayaanPengertian Pemerintah DaerahPeran Pemerintah DaerahFungsi Pemerintah DaerahHak dan Kewajiban Pemerintah DaerahKewajiban Pemerintah. Pola pengaturan fungsi legislasi ditentukan oleh pola hubungan antara eksekutif dan legislatif dan hubungan itu sangat ditentukan oleh corak sistem pemerintahan. Nah, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai wara negara Indonesia. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara. Menurut salah satu ahli, Prof Dr. Hadjon terdiri atas 3 (tiga) fungsi, yaitu : Fungsi Normatif; Fungsi Instrumental; dan. Berpartisipasi dalam pemilu dengan menjadi calon kepala daerah d. Penulis. Fungsi pemerintah pusat dalam pelaksaan otonomi daerah terdapat pada materi kelas 10 SMA. 7 Fungsi bestuur, politie, rechtspraak dewasa ini telah berkembang menjadi bestuursrecht, Pemerintah pusat memiliki beberapa kewenangan di antaranya perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, serta sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. positif dalam perwujudan fungsi – fungsi pemerintahan ( tata pemerintahan yang baik) termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19. Baca juga: Pengertian Desentralisasi, Bagian, dan Tujuannya. Fungsi Peraturan Pemerintah dan materi muatannya. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Fungsi Pengaturan (Regulating Function) Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. 23/2014 mengenai Pemerintah Daerah menyebutkan sejumlah fungsi pengawasan ketenagakerjaan akan kembali tersentralisasi dari kabupaten ke tingkat provinsi. Menyediakan Barang dan Jasa Kolektif. Fungsi Pengaturan (Regulating Function) Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. DALAM UU Administrasi Pemerintahan (UU No 30/2014), pemerintahan memiliki fungsi antara lain, regulation (pengaturan/kebijakan publik) yang berorientasi pada keteraturan dan ketertiban masyarakat (Social Order). Pembentukan LPNK merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan urusan pemerintahan. Di negara-negara yang memiliki legislatif bi-cameral, Kabinet tetap bertanggung jawab kepada majelis rendah yang terdiri dari wakil rakyat. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya. Fungsi Peraturan Pemerintah ialah sebagai alat untuk menjabarkan lebih lanjut pengaturan atau ketentuan dalam undang-undang yang mengaturnya. Administrasi negara memiliki prioritas, yaitu pelayanan dan pengarahan kepada masyarakat umum. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya, memiliki 4 (empat) fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa. Maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi legislatif di negara Indonesia dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Birokrasi dengan struktur organisasi yang organic - adaptif. Presiden merupakan lembaga negara yang punya kekuasaan menjalankan pemerintahan dan dibantu oleh seorang wakil dan para menteri. Fungsi legislative yang melekat pada DPRD ditegaskan dalam pasal 316 ayat (1) serta 365 ayat (1) UU No. Fungsi Pengaturan Pemerintah memiliki, Fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Fungsi negara menurut Van Vollenhoven yaitu terdiri dari 4 fungsi yang dikenal dengan istilah catur praja. Penulis menguraikan berbagai model sistem pemerintahan yang ada di dunia, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan,. Indikator Capaian Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu: a. 1. Hukum Administrasi Negara merupakan sebuah bidang pengaturan hukum yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi Peraturan Pemerintah. Penetapan standar rambu-rambu jalan dan pedoman penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan. Dengan demikian fungsi “protection” oleh pemerintah saat situasi melawan Covid-19 saat ini menjadi sangat penting. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan. Fungsi pengaturan bertujuan untuk memberikan penekanan pada pengaturan yang tidak hanya ditujukan pada rakyat, tetapi juga pemerintah itu sendiri. Sebelumnya, pemerintahan di pusat dalam sistem ketatatanegaraan Indonesia dipegang oleh presiden, lalu dibantu dengan wakil presiden dan para menteri negaranya. Baca Juga: Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Berikut fungsi konstitusi, yaitu: Konstitusi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, Gubernur berkedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah dengan sumber pendanaan APBD. Fungsi pemerintah menurut UU No. Fungsi Pemerintahan. File ini berisi penjelasan lengkap tentang tujuan, asas, prinsip, klasifikasi, pembentukan, pengubahan, dan penghapusan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak boleh pilih kasih, tetapi memberikan hak yang sama kepada semua orang. Bertitik tolak dari penjelasan diatas, maka pada hakikatnya kewenangan pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan yang bersifat pelimpahan (delegated authority) karenaa) Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan; b) Terdapat kepentingan strategis nasional; dan/atau c) Tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/Kelurahan yang akan bergabung. (Menurut Taliziduhu Ndraha, 2005:58) Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayaani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya. Umumnya tujuan individu dan tujuan masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi: melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat,. 3 Dalam pengelolaan negara, pendelegasian wewenang mempunyai pengaruh yang sangat besar. Fungsi Peraturan Pemerintah adalah: pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya; menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Penyelenggaraan Kepentingan umum 37 4. Kemudian, melansir dari Pembagian Urusan Pemerintah dalam Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam laman jdih. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsurunsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Bentuk fungsi pengaturan yang dilakukan pemerintah dalam bidang politik adalah. Sama seperti halnya kita yang hendak. daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, yang meliputi pemberian pelayanan, peningkatan kemampuan masyarakat, dan peningkatan kesejahtraan masyarakat secara keseluruhan. Pengawasan Pemerintah. Dalam hal ini,. pemerintah provinsi kepada Fungsi Pemerintahan. 11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur BI sebagai bank sentral. Fungsi penciptaan hukum. Pengaturan dan penetapan status jalan nasional. yang meliputi makna, hakekat, fungsi, dan manfaat desa itu sendiri bagi rakyat, dan esensi desa apakah sebagai desa otonom atau desa adat. Fungsi Pengaturan Fungsi pengaturan memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada pemerintah sendiri. H. Sekretariat jenderal sebagai pembantu pemimpin. Penyusunan kebijakan, rencana, dan program kerja operasional kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan Umum; b. 39 Tahun 2008 Pasal 9 terdiri atas unsur: Menteri sebagai pemimpin. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 dan UU Keperawatan mulai diberlakukan setelah diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan pemerintah yang mengatur perangkat daerah? Unduh file pdf yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BKN RI. Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Salah satunya adalah fungsi pengaturan atau yang juga biasa disebut dengan istilah regulating. Pasal yang Mengatur Wakil Presiden Pasal 4 ayat 1 berisi "Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar. Menurutnya, fungsi pengadilan dalam kapasitasnya sebagai organ yang menerapkan hukum adalah menerapkan norma-norma umum dari hukum statuta dan hukum kebiasaan ke dalam kasus-kasus kongkrit, maka pengadilan harus memutuskan norma umum apa yang dapat diterapkan kepada kasus tersebut. Selain sebagai regulator, produsen dan konsumen. Fungsi Peraturan Pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah suatu UU. UU No. Perizinan adalah suatu bentuk pelaksaanaan fungsi pengaturan dan bersnaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintahan merupakan segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Merujuk buku Aku Warga Negara Indonesia (Depdiknas, 2009:47), pembagian fungsi tersebut adalah sebagai berikut: Fungsi legislatif di negara Indonesia dijalankan oleh Majelis. dihormati, diakui, kepercayaan, dan sebagainya. 22 tahun 1948. Sebagian maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara. Sementara itu James E. Tags. 3. Fungsi Pengaturan. Kemudian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPDFungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (“APBD”). Selain itu politisasi DPR dalam penggunaan hak tersebut menimbulkan. b. Fungsi dan peran penjelasan suatu peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Lampiran I UU 12/2011, antara lain dalam angka-angka: 176. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa Anthony Giddens membagi fungsi pemerintahan sebagai berikut: Ilustrasi Fungsi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Negara. Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Planning. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari pengaturan ke pengendalian. Fungsi pengaturan/regulasi (penetapan kebijakan publik) adalah fungsi yang tak dapat di delegasikan, dipindahkan ataupun diprivatisasikan kepada organisasi atau lembaga di luar pemerintahan. 1. Sejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. membatasi perilaku pemerintahan secara efektif b. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap. Pemberlakuan sistem kamar merupakan kebijakan untuk memastikan dan memperkuat fungsi MARI dalam mewujudkan kesatuan hukum atau konsistensi hukum. Pengertian Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi. Tugas, fungsi, dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden, antara lain sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan, mengajukan rancangan UU ke DPR, dan mengajukan RAPBN ke DPR untuk dibahas dan disepakati bersama. Martowardojo dan. memberikan hak kepada semua warga negara untuk. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang teletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. 28 Tahun 1999 44 3. 44 Tahun 1950. Jakarta: Rajawali Pers. Terima kasih atas pertanyaan Anda. karakter dasar yang dimiliki oleh struktur pemerintahan regional/ lokalnya; 2. Bagikan. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah , kebijakan yang diambil. Wewenang Mahkamah Konstitusi. Gagasan pergeseran fungsi legislasi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat DPR-RI dan membatasi kewenangan/kekuasan Presiden. Perlindungan harus dirupakan dalam bentuk-bentuk fungsi pemerintahan yang lain, yaitu: -Pembuatan payung Regulasi yang melindungi kelompok rentan risiko bencana. Pada BAB I Pendahuluan telah dikemukakan yang berkaitan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah, SHQJHUWLDQ IXQJVL GDODP DUWL ‡1RUPDWLI· GLDUWLNDQ ‡WXJDV· \DQJ EHUNDLWDQ GHQJDQ Adjarian, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi pemerintah pusat dalam suatu pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi materi PPKn kelas 10 SMA. menyediakan infrastruktur ekonomi b. Dengan demikian, secara sempit, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Masing-masing fungsi negara di sini memainkan peranan tersendiri namun masih dalam tujuan yang sama. Tiga Fungsi Pemerintah; Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Pesan Pembangunan Posted on 31 Januari 2022 31 Januari 2022 by HUMAS BPSDM. Fungsi pajak daerah ini secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang digunakan sebagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Penyelenggaraan kebijakan tersebut diambil berdasarkan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekontrasi. Ada 2 (dua) fungsi dasar yang melekat pada Gubernur. Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat dalam pembentukan undang-undang yang baik dapat diketahui bahwa dalam proses pembentukan undang-undang yang baik (law making process) ada lima tahapan penting yang harus dijadikan patokan antara lain : Asal Rancangan Undang-undang (a bill’s origins) ; Penelitian dan Penyusunan Naskah. menjamin hak-hak asasi manusia c. Pengaturan. Fungsi pemerintah pusat. 4 Pemerintahan Daerah 1. Perencanaan dan pengendalian. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. com - DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mempunyai tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemerintahan adalah kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara mencapai tujuan negara dan mewujudkan. untuk melakukan fungsi pemerintahan tersebut, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan, dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. 26, TLN No. Lembaga legislatif terdiri dari DPR dan MPR. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden ditempatkan dengan jabatan yang paling tinggi, dengan rincian jabatan berupa sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. 17. gov. Fungsi Peraturan Pemerintah. 3. Berikut ini adalah uraian mengenai fungsi pemerintahan berdasarkan buku Pengantar Ilmu Pemerintahan oleh Muhtar Haboddin (2015: 68). Baik buruknya citra unit kerja dan pimpinan, tergantung pada pelayanan protocol yang ditunjukkan. Pemerintah juga memiliki peran sebagai. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. R. Tujuan Asas Pemerintahan. fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden”. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 tiga fungsi. Menurut UU No. • Kemudian, di dalam Pasal 2 UU 28/1999 dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggara negara,. Fungsi pengaturan pada dasarnya mengandung tujuan pokok pemeliharaan sistem, yakni mewujudkan ketertiban sosial. fungsi konstitusi adalah sebagai berikut kecuali a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Freies Ermessen 39 BAB IV : ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK 41 1. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pengaturan Umum Dalam Rangka Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan; Fungsi ini merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 kepada. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pemerintahan kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis. PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 55 JURNAL YURIDIS UNAJA VOL 1 NO 2 DESEMBER 2018 A. Fungsi Pengaturan Fungsi pengaturan memberi penekanan pada pengaturan yang tidak hanya ditujukan kepada rakyat, tapi juga kepada pemerintah sendiri. Temukan penjelasannya masing-masing di sini. Menyediakan infrastruktur ekonomi Pemerintah menyediakan institusi dasar. Bidang Perhubungan : a. Fungsi Pengaturan Pemerintah, Pelabuhan Internasional Kijing. Ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu: a. Penyelenggara pemerintahan daerah tersebutMenurut Maria Farida Indrati S. Untuk kali ini yangPoint Pembahasan: Sudahkah Anda tahu tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia, Apa saja Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia?Apa saja Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, Serta Apa Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Macam. pemerintah.